KETERBUKAAN DAN KEADILAN

Pengertian Keterbukaan

Menurut etimologi bahasa, keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka yang berarti

suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar

dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya. Adapun keterbukaan dapat

diartikan sebagai suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan

kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian,

keterbukaan berkaitan erat dengan komunikasi dan hubungan antarmanusia. Keterbukaan

sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial karena keterbukaan

merupakan prasyarat bagi adanya komunikasi.

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam suatu kelompok. Di dalamnya, setiap

anggota kelompok dituntut untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan anggota lainnya.

Dalam melakukan interaksi, manusia melakukan komunikasi dengan orang lain baik secara

horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, manusia berinteraksi antarindividu,

antara individu dengan kelompok sosial, dan antara kelompok sosial dengan kelompok

sosial yang lainnya. Secara vertikal, interaksi mengandung arti komunikasi di bawah sistem

kekuasaan tertentu yaitu antara manusia sebagai warga negara dengan pemerintah atau antara

penguasa dengan yang dikuasai.

Apabila dikaitkan dengan struktur kekuasaan tertentu, keterbukaan berarti bahwa setiap

warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat, ide-ide, maupun gagasan sebagai

wujud dari aspirasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian,

warga masyarakat juga harus menerima pendapat, saran, dan pembaruan dalam masyarakat

demi tercapainya kemajuan bersama. Masyarakat harus sadar bahwa menutup diri hanya

akan menghambat kemajuan. Budaya menutup diri membuat manusia cenderung berpikir

picik dalam memandang suatu masalah, serta tidak mau menerima saran, kritik maupun

pembaruan.

Keterbukaan juga diperlukan bagi pemerintah terutama mengenai kebijakan-kebijakan

yang akan diterapkan dalam masyarakat. Pemerintah harus transparan dalam menerapkan

suatu kebijakan serta tidak boleh memaksakan pelaksanaan suatu kebijakan tertentu kepada

masyarakat. Keterbukaan tersebut misalnya pemerintah harus memberitahukan kepada rakyat

alasan dan langkah serta strategi pelaksanaan kebijaksanaan yang telah diambil sesuai dengan

batas-batasnya. Di samping itu, pemerintah pun harus mau mendengar kritik maupun saran

dari rakyat dan menjawab segala pertanyaan dari rakyat.

Dalam hal keterbukaan, pemerintah harus menjadi pelopor bagi masyarakat dalam

menciptakan keterbukaan demi terciptanya tatanan sistem politik yang demokratis. Meskipun

keterbukaan sangat diperlukan, namun perlu diketahui pula batas dan tanggung jawabnya.

 Pengertian Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik

menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi lsuf Amerika Serikat yang dianggap

salah satu fi lsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan

(virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti

tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi

haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak

memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya,

sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Ada beberapa pengertian mengenai keadilan yang pada dasarnya sama, antara lain:

a. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan mengandung arti

sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku/perbuatan yang dalam

pelaksanannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang menjadi haknya dan

semestinya harus diterima oleh pihak lain.

b. Menurut pendapat W.J.S Poerwadarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya

tidak sewenang-wenang.

c. Berdasarkan Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, keadilan diartikan

sebagai keadaan yang menggambarkan di mana orang atau kelompok masyarakat atau

negara memberi kepada setiap orang segala sesuatu yang menjadi haknya atau yang

semestinya diterima sehingga setiap orang atau warga negara mampu melaksanakan hak

dan kewajibannya tanpa rintangan.

d. Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan adalah sesuatu keadaan yang menggambarkan

semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan secara sama.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud keadilan adalah keadaan di

mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian

yang sama dari kekayaan bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan

adalah suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak dan

dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama

dihadapan hukum.

http://handikap60.blogspot.com/2013/03/pengertian-keterbukaan-dan-keadilan.html